Profil BKD-Diklat Kabupaten Boalemo

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan pelatihan (BKD-DIKLAT) Kabupaten Boalemo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentkan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo. Dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo NomorTahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

Untuk memberikan arah sebagai tujuandari pemerintah daerah, BKD – Diklat mempunyai Visi “ Terwujudnya ASN Daerah yang Profesional, berkompeten, meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN”.oleh karena itu sebagai pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerjakeras meningatkan mutu, kualitas, kuantitas dan keakuratan data serta pengembangan kompetensi aparatur di era yang kompetitif ini. Sehingga database yang disajikan dapat meberikan informasi yang luas bagi pimpinan untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau kebijakan strategis secara cepat dan efisien.

Manajemen kepegawaian berdasarkan Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi : penyusunan kebuttuhan , pengadaan, pangkat dan jabatan. Pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tuas, dan perlindungan. Oleh karena itu dalam rangka sebagai pengelola manajemen kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya telah menyusun program dan kegiatan sebagaimana indikator utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi BKD – Diklat dan mengingat kegiatan yang dilaksanakan adalah penting maka perlu adanya dukungan anggaran yang mencakup kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

 

B. DASAR HUKUM

  1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

 

  1. Peraturan Bupati Boalemo Nomor    Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Profil Badan Kepegawaian DaerahPendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun 2020, mengandung maksud dan tujuan, adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui informasi gambaran / keadaan umum kepegawaian dilingkungan BKD – Diklat Kab. Boalemo
  2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan serta kebutuhan lainnya.

 

D. TUGAS DAN FUNGSI

  1. Badan kepegawaian Daerah Pendidikan dan pelatihan bertugas sebagai penyelenggara sebagian urusan pemrintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan pendidikan pelatihan.
  2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas aparatur;
  4. Penyelenggaraan urusan  pengembangan kompetensi aparatur
  5. Penyelenggaraan penegakan disiplin aparatur.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kab. Boalemosebagaiberikut :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris

3.1. kepala Sub. Bagian Penyususan Program dan Kepegawaian

3.2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

  1. Kepala Bidang Kepegawaian
    1. . Kepala Sub Bidang Mutasi
    2. . kepala Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan
    3. . Kepala Sub. Bidang INKA
  2. Kepala Bidang Diklat Aparatur

4.1. Kepala Sub. Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Diklat Jabatan

4.2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Standarisasi

4.3. Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai

 

VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017 – 2022

  • VISI

Kabupaten yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Relegius

  • MISI ke – 1

Mewujudkan Kabupaten yang Damai

  • TUJUAN

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

  • SASARAN STRATEGIS
  1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
  2. Terwujudnya ASN Daerah yang profesional dan berkompeten
  3. Meningkatnya kinera dan kedisiplinan ASN daerah

 

Tujuan Badan Kepegawaian daerah Pendidikan dan pelatihan 

” Meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi ASN ”

 

Dalam rangka mencapai tujuan BKD – Diklat Kabupaten Boalemo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SK Kepala BKD-Diklat Nomor 6.a Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 – 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama BKD – Diklat adalah sebagai berikut :

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SUMBER DATA

FORMULA PENGUKURAN

1

2

3

4

5

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan BKD-Diklat Kab. Boalemo

Terwujudnya ASN Daerah yang profesional dan berkompeten

Presentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian (Tugas Belajar/Ikatan Dinas/Diklat/Bimtek sesuai dengan bidang tugasnya)

Bidang Diklat Aparatur

Jumlah ASN yang telah memiliki sertifikat keahlian/jumlah ASN*100

Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan ASN Daerah

  • Presentase ASN yang menduduki jabatan
  • Presentase ASN yang indisipliner
  • Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
  • Bidang Kepegawaian
  • Bidang Diklat Aparatur
  • Jumlah ASN yang menduduki jabatan/jumlah ASN*100
  • Jumlah ASN yang indisipliner/jumlah ASN*100
  • Himlai indeks*25

 

TUGAS DAN FUNGSI

 

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

  1. Merumuskan program dan kegiatan Badan;
  2. Merumuskan kebijakan teknis lingkup kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan  aparatur berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah;
  3. Melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  4. Meakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan badan;
  5. Melakukan koordinasi program dan kegiatan serta serta penganggran lintas sektor sesuai tugas dan fungsi badan;
  6. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang telah dientukan agar terciptanyya keterpaduan program;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun ditingkat pusat;
  8. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan Badan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertibnya administrasi perkantoran;
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidanng tugasnya;
  10. Melaporkan hasil pelaksnaan program/kegiatan kepada Bupati dalam bentuk doumen sebagai laporan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
  11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah​

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi da ketatausahaan, yang meliputi kepegawaian, keuangan perencanaan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

  1. Mengelola urusan rumah tangga, dokumen, kearsipan dan keprotokolan Badan;
  2. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis Badan serta Rencana Strategis Badan;
  3. Menyusun rencana program dan kegiatan Badan;
  4. Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian dan keuangan;
  5. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan masing – masing bidang;
  6. Melakukan perencanaan kebutuhan, pemanfaatn dan pemeliharaan barang inventaris badan;
  7. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dilingkungan Badan;
  8. Mengelola administrasi umum mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran;
  9. Mengkoordinir pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan dana APBD.

 

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan badan, menghimpun dan mencatat data pendapatan dan belanja keuangan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor, penyiapan penyelenggaran rapat dinas;
  2. bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan penataan surat keluar masuk;
  3. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, urusan perjalanan dinas dan kehumasa;
  4. merencanakan kebutuhan barang;
  5. menyelia terhadap pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris daerah;
  6. melakukan penataan dan pengelolaan barang inventaris daearah;
  7. melaksanakan penatausahaan keuangan PPKD dan Badan Kepegawaian dan pelatihan
  8. menyusun anggaran dalam RKA dan DPA SKPD berdasarkan rencana kerja dan plafond anggaran;
  9. menyusun rencana Operasional Kerja (ROK), rencana Umum pengadaan Barang (RUPB) SKPD;
  10. meneliti kebenaran pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  12. menatausahakan data permintaan pergeseran anggaran;
  13. melakaukan data permintaan pergeseran anggaran;
  14. melakukan konfirmasi data keuanhan dengan bendahara pengeluaran;
  15. menyusun laporan realisasi anggaran triwulan dan tahunan;
  16. menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari CALK, Laporan realisasi anggaran neraca;
  17. mengkoordinir dan mengawasi bendahara pengeluaran dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan :
    1. penerimaan dokumen tagihan pembayaran dari pelaksana kegiatan atau pihak ketiga;
    2. verifikasi kelengkapan tagihan pembayaran, perhitungan, kebenaran penulisan dan keseuaian dengan perjanjian kontrak;
    3. pembuatan bukti pembayaran dan kelengkapan;
    4. perhitungan pajak;
    5. peneitian dan penyiapan dokumen pajak;
    6. penetapan besarnya beban pembayaran;
    7. pembuatan surat pertangung jawaban sebagai lampiran SPM beban tetap dan uang persendian;
    8. pelaksanaan penatausahaan SPM
    9. pembuatan laporan bulanan dan triwulan dan semester.

2.3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan kepegawaian

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran, meneliti dan memperoses pergeseran anggaran, pelaporan serta pengelolaan administasi umum dan kepegawaian. Dalam melakasanakan tugas, kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

  1. Menyusun rencana strategis badan;
  2. Menyusun rencana kerja serta program dan kegiatan badan;
  3. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Badan;
  4. Menyusun laporan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
  5. Menyusun rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan  gedung dan barang Badan Keuangan;
  6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
  7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan;
  8. Menghimpun dan mendokumentasikan SKP, P2KP, KP4 serta dosir pegawain di lingkungan Badan;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara kontinyu kepada sekretaris Badan;

 

3. Kepala Bidang Kepegawaian

Bidang kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo yang melipiti : penetapan NIP , kenaikan pangkat, Mutasi, pemberhentian dan pensiun, pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional, pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, penggajian dan kesejahteraan. pegawai serta penyajian informasi kepegawaian dan pengolahan data. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Bidangmempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana program bidang kepegawaian
  2. Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis administrasi meutasi internal dan eksternal PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  3. Menyelenggarakan proses administrasi kepangkatan;
  4. Menyelenggarakan proses administrasi pengangkatan dalam jabatan pimpina tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Menyusun rencana pelaksanaan pemberkasan penetapan NIP CPNS/CPPPK
  6. Melaksanakan proses administrasi pengangkatan PNS
  7. Meneliti nota usul penetapan NIP CPNS/CPPPK;
  8. Menyusun rencana penyelenggaraan pemberian sumpah dan janji CPNSD/CPPPK;
  9. Menyelenggarakan proses administrasi kenaikan pangkat PNS;
  10. Menyusun rencana penyelenggaraa adminitrasi pemberiaan penghargaan PNS;
  11. Pelaksanaan proses administrasi kenaikan gaji berkala PNS;
  12. Melaksanakan proses adminitrasi peninjauan masa kerja PNS;
  13. Merencanakan pelaksanaan rapat Baperjakat selaku Sekretaris tim Baperjakat;
  14. Melaksanakan proses pemberian cuti, pengurusan administrasi KARIS, KARSU, KARPEG elektronik;
  15. Merencanakan dan melaksanakan pengolahan SAPK;
  16. Menyusun rencana pengolahan data sisitim informasi kepegawaian;
  17. Menyelenggarakan proses administrasi pemberhentian dari jabatan;
  18. Menyelenggarakan administrasi pemberhentian sebagai PNS;
  19. Menyelenggarakan proses administrasi pensiun PNS;
  20. Melaksanakan pengendalian data base PNS;
  21. Melaksanakan pemutakhiran dan pengelolaan data PNS;
  22. Menyelenggarakan pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi;
  23. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
  24. Pengelolaan dan pengaktifan data arsip perorangan PNS.

 

3.1 Kepala Sub Bidang Mutasi

  1. Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan proses administrasi mutasi, pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian dan pensiun;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
  1. Menyusun program kegiatan Sub Bidang Mutasi
  2. Melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun;
  3. Melaksanakan pengelolaan administrasi penilaian oprestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. Meberikan penjelasan dan saran terkait penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  5. Menyelenggarakan, melaksanakan dan memfasilitasi proses mutasi PNS/PPPK;
  6. Menginventarisisr jenis data yang dibutuhkan untuk mutasi internal PNS/PPPK dan mutasi eksternal PNS;
  7. Meneliti usul mutasi PNS/PPPPK dan mutasi eksternal PNS;
  8. Menyiapkan naskah surat persetjuan pindah/penolakan pemindahan pegawai;
  9. Menyiapkan naskah keputusan/SPT mutasi internal PNS/PPPK;
  10. Melakukan konsultasi dengan Dinas/instansi terkait dengan usuil pengangkatan pejabat struktural dan fungsional;
  11. menyiapkan bahan/data informasi pegawai untuk proses pengangkatan dalam jabatan sebagai bahan pertimbangan Baperjakat;
  12. menyiapkan naskah keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
  13. melaksanakan dan menyelenggarakan proses penyumpahan dan pelantikan dalam jabatan struktural dan fungsional;
  14. menerima dan melaksanakan usul pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan structural dan fungsional dari Tim Bapperjakat;
  15. menyiapkan naskah keputusan pemberhentian atau pembesan dalam jabatan structural dan fungsional PNS;
  16. melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
  17. menyiapkan konsep surat keputusan peninjauan masa kerja;
  18. melaksanakan administrasi pensiun PNS yang telah mencapai BUP;
  19. melaksanakan administrasi pensiun janda/duda Pegawai negeri sipil;
  20. memproses administrasi pemberhentian dengan hormat dan tidakhormat;
  21. melaksanakan proses penetapan NIP CPNS;
  22. memproses surat keputusan pengangkatan CPNSD/CPPPK;
  23. melaksanakan dan menyiapkan administrasi penyumpahan dan janji CPNSD/CPPPK;
  24. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi peningkatan status CPNS menjadi PNS ;
  25. melaporkan secara kontinyu hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

 

3.2 Kepala Sub Bidang INKA dan Pengolahan Data

  1. Kepala Sub Bidang INKA dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan dan membuat penataan PNS, moratorium pegawai dan penyajian data informasi pegawai secara cermat dan akurat sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
  1. membuat rencana kerja dan/atau program kegiatan yang berkaitan dengan Sub Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengolahan Data sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan fungsi koordinasi dan/atau konsultasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan pihak terkait baik internal atau eksternal organisasi;
  3. membuat data nominatif pegawai, DUK dan data kepegawaian lainnya;
  4. melaksanakan pengendalian data base Pegawai Negeri Sipil
  5. melaksanakan pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
  6. pengelolaan dan pengaktifan data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil (Personal Record office);
  7. membuat dan mempublikasikan penyajian data informasi pegawai secara cermat, akurat, transparan dan akuntabel sistem komputerisasi;
  8. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan/atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sub Bidang Pengadaan dan Data Informasi Aparatur paling sedikit per triwulan setiap tahunnya sebelum dilaporkan kepada Pimpinan melalui Kepala Bidang Pengembangan Aparatur;
  9. melaporkan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan melalui Kepala Bidang Kepegawaian;
  10. menyusun laporan program dan kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan  Informasi Keegawaiian dan pengolahan Data sebagai rekapitulasi bahan penyusunan laporan akhir tahun Bidang Pengembangan Aparatur;

 

3.3 Kepala Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai

  1. Kepala Seksi Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan dan memproses penggajian kesejateraan PNS
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
    1. menyusun program kegiatan Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai;
    2. menyusun konsep usul kenaikan gaji berkala;
    3. menyelenggarakan pengurusan administrasi TASPEN
    4. menyiapkan data administrasi pengusulan pegawai yang akan menerima Satya Lencana Karya Satya;
    5. melaksanakan administrasi pemberian cuti bagi PNS/PPPK;
    6. menyiapkan data dan pelaksanaan administrasi Kartu Pegawai (KARPEG);
    7. menyiapkan data dan pelaksanaan administrasi Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU);
    8. menyiapkan administrasi BAPERTARUM;
    9. menyusun bahan dalam rangka penyelesaian masalah kesejahteraan pegawai menyangkut uang tunggu, wafat dan meninggal;
    10. menyiapkan administrasi upacara /pemberangkatan jenazah bagi PNS meninggal dunia;
    11. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan pelaksanaan tugas;
    12. melaporkan secara kontinyu hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

 

 

4. Kepala Bidang Diklat Aparatur

  1. Kepala Bidang Diklat Aparatur memiliki tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, pembinaan/pengendalian dan pendidikan dan pelatihan aparatur.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi:
  1. Merencanakan sasaran prioritas kegiatan bidang diklat aparatur;
  2. Menyusun rencana program kerja ;
  3. melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, administrasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  4. melaksanakan fungsi koordinasi dan/atau konsultasi dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan pihak terkait baik internal atau eksternal organisasi;
  5. Mengkaji hasil penyusunan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo;
  6. Memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS Umum dan Sekolah Kedinasan;
  7. Mengkoordinir penyiapan bahan/data/informasi, administrasi dalam rangka pelaksanaan seleksi promosi terbuka pegawai/aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  8. Mengkaji penyusunan standar kompetensi jabatan, baik yang bersifat manajerial maupun teknis sebelum penetapan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
  9. Mengkaji Penyusunan pola karier pegawai sebelum penetapan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
  10. mengkaji hasil penyusunan penilaian/pengukuran kompetensi, penilaian kinerja individu pegawai/SKPD, pengembangan pegawai melalui praktik kerja/pertukaran pegawai (magang);
  11. mengevaluasi data/informasi, administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi dan penerbitan surat rekomendasi izin belajar dan tugas belajar maupun pemberian beasiswa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  12. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
  13. mengkaji dan menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah;
  14. menyelenggarakan diklat Jabatan;
  15. menyusun kurikulum/bahan ajar diklat teknis dan fungsional;
  16. melaksanakan evaluasi pasca diklat;
  17. membuat visualisasi kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  18. meneliti laporan yang dibuat oleh para Kepala Sub Bidang dilingkungannya;
    1. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan/atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur paling sedikit per triwulan setiap tahunnya sebelum dilaporkan kepada Pimpinan;
  19. menyusun laporan akhir tahun Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
  20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Atasan.

 

4.1 Kepala Sub Bidang AKD dan Diklat Jabatan

(1).  Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Diklat Jabatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Diklat Aparatur.

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
    1. Mengkaji dan menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah;
    2. menyelenggarakan Diklat Prajabatan;
    3. menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
    4. memfasilitasi keikutsertaan PNS/Aparatur dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
    5. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan diklat yang berhubungan dengan substansi administrasi umum, substansi kebijakan dan substansi kepemimpinan;
    6. menginventarisir data tenaga teknis fungsional sesuai bidang keahlian;
    7. menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional;
    8. melaksanakan dan menyelenggarakan Diklat Fungsional Keterampilan;
      1. melaksanakan dan menyelenggarakan Diklat Fungsional Keahlian;
    9. melaksanakan dan menyelenggarakan Diklat Fungsional Profesi;
    10. melaksanakan rapat-rapat bidang teknis fungsional;
    11. mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta menyusun bahan ajar dan modul diklat teknis dan fungsional;
    12. menyusun instrumen penilaian hasil diklat teknis dan fungsional;
    13. mengumpulkan data hasil evaluasi dan pelaporan;
    14. mengklarifikasi dan menetapkan jenis paket diklat menururt bidang keahlian/potensi serta menetapkan jadwal, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan diklat;
    15. mempersiapkan bahan ajar pembelajaran dan sarana penunjang belajar mengajar;
    16. menetapkan standarisasi kurikulum dan standarisasi penilaian hasil diklat;
    17. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan pelaksanaan tugas;
    18. melaporkan secara kontinyu hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
    19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Diklat Jabatan;

 

4.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Standarisasi

  1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Standarisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Diklat Aparatur.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
    1. Membuat rencana kerja dan/atau program kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karir dan Standarisasi;
    2. menyelenggarakan fungsi konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dengan pihak terkait atau eksternal organisasi;
    3. menyusun daftar bazzeting dan formasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo;
    4. menyiapkan bahan/data informasi, administrasi dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai/aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
    5. melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan Peserta Sekolah Kedinasan bersifat administrative di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
    6. melakukan kajian/analisa dalam menyusun standar kompetensi jabatan, baik yang bersifat manajerial maupun teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    7. melakukan kajian/analisa dalam menyusun pola karier pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
    8. melakukan kajian/analisa dalam menyusun penilaian/pengukuran kompetensi, pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
    9. melakukan kajian/analisa dalam menyusun instrumen penilaian individu pegawai dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
    10. melaksanakan kegiatan penilaian individu pegawai dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    11. menyiapkan bahan/data/informasi, administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi dan penerbitan surat rekomendasi izin belajar dan tugas belajar maupun pemberian beasiswa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    12. menyelenggarakan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    13. melakukan kajian/analisa dalam menyusun penyiapan bahan/data/informasi tentang pemberian praktek kerja/magang dan/atau pertukaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    14. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan/atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Standarisasi paling sedikit per triwulan setiap tahunnya sebelum dilaporkan kepada Pimpinan melalui Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

 

4.3 Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendaian Pegawai

  1. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Diklat Aparatur.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
    1. menyusun rencana program kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai;
    2. memberikan pelayanan umum dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. melaksanakan proses evaluasi kehadiran pegawai;
    4. meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
    5. menindaklanjuti laporan tentang pengaduan pelanggaran disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
    6. memproses dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    7. melaksanakan dan membuat pertimbangan teknis pemberhentian berupa sanksi (pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat);
    8. menyelenggarakan pembinaan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
  3. melaksanakan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dengan pelaksanaan tugas;
  4. melaporkan secara kontinyu hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
  5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai;

 

 

Badan Kepegawaia Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo mempunyai 2 (dua) Gedung yaitu :

1. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Rasjid p. Musa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamua Kabupaten Boalemo yang berfungsi sebagai

  1. Pengurusan pelayanan kepegawaian yang meliputi :
  • Administrasi kenaikan pangkat
  • Administrasi pensiun (BUP, APS, Pemberhentian dengan tidak hormat)
  • administrasi Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri
  • administrasi pemberian Gaji Berkala
  • administrasi cuti, dan
  • pelayanan informasi Kepegawaian (SIMPEG)
  1. Pengurusan administrasi pendidikan dan pelatihan
  • Administrasi ujian Dinas/Ujian Penyesuaian ijazah
  • Administrasi pemberian bea siswa PNS (Stara 1/S1, Strata 2/S2, Pendidikan Profesi (Spesialis), Ikatan Dinas)
  • Administrasi DIKLAT (diklat Manajerial (Kepemimpinan), Diklat Teknis dan Diklat Fungsional)
  1. Pembinaan dan pengendalian pegawai  
  • monitoring dan evaluasi Kehadiran PNS
  • pembinaan atas pelanggaran PNS
  • administrasi izin perkawinan dan perceraian

 

2. Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Gedung/kampus DIKLAT berkedudukan di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo, adapun gedung ini difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan baik Diklat Kepemimpinan (Manajerial), Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

 

3. Pelayanan administrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

logo